Menurut Bergas, pemerintah kabupaten/kota sebenarnya telah mengantisipasi musim kemarau sejak April-Mei dengan menyiapkan cadangan air bersih.
Secara keseluruhan, kapasitas air bersih yang disiapkan mencapai sekitar 129 juta liter untuk 29 kabupaten/kota.
Namun hingga kini, air yang telah didistribusikan kepada masyarakat baru sekitar 1,6 juta liter karena sebagian besar stok masih disiapkan untuk mengantisipasi puncak musim kemarau.
"Yang sudah terdistribusi baru sekitar 1,6 juta liter. Artinya stok masih sangat mencukupi untuk kebutuhan ke depan," katanya lagi.
Bantuan droping air bersih
Kompas.com/ Doc. Wan Muhtajun Petugas BPBD Dompu saat mendistribusikan air bersih untuk warga terdampak kekeringan, Rabu (15/7/2026).
Dia mengatakan, bantuan yang diberikan sementara ini masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih melalui distribusi truk tangki.
Selain itu, BPBD Provinsi juga membantu penyediaan tandon air berkapasitas 5.000 liter, terpal untuk penampungan darurat, hingga meminjamkan truk tangki kepada sejumlah daerah.
"Kemarin kami juga sudah merestorasi empat truk tangki untuk kemudian diperbantukan ke daerah-daerah yang membutuhkan agar distribusi air bersih lebih cepat," katanya.
Bergas menilai kondisi kekeringan tahun ini lebih ringan ketimbang 2023.
Saat itu, sebanyak 33 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah harus mendapatkan distribusi air bersih dari BPBD.
"Kalau dibandingkan 2023 jauh lebih ringan. Waktu itu 33 kabupaten/kota harus didistribusi air bersih. Sekarang baru 14. Isian waduk juga masih aman sehingga untuk kebutuhan pertanian dan air baku PDAM masih mencukupi," jelasnya.
Puncak musim kemarau
Meski demikian, BPBD memperkirakan jumlah daerah terdampak masih berpotensi bertambah karena puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.
"Kemungkinan bisa bertambah sekitar lima kabupaten lagi sesuai perkembangan musim. Tetapi setelah itu diperkirakan hujan mulai turun kembali menjelang akhir tahun," ujar Bergas.
Lebih lanjut, sebagai antisipasi jangka panjang, BPBD bersama pemerintah pusat menyiapkan berbagai program untuk mengurangi risiko kekeringan.
Mulai dari pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kajian geolistrik untuk pencarian sumber air tanah di Kabupaten Semarang, Magelang, Banjarnegara, dan Wonogiri, hingga pengajuan pembangunan sumur bor kepada BNPB.